12 Paket Pekerjaan di DPU PR Batal Lelang

FAKTA PANDEGLANG – Ada sebanyak 12 paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Pandeglang batal lelang, hal itu terjadi akibat penawaran dari para peserta lelang tidak memenuhi persyaratan, sehingga saat ini dilakukan lelang ulang.

Informasi yang berhasil dihimpun, di DPU PR Pandeglang ada sekitar banyak 41 paket pekerjaan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), dari sebanyak paket pekerjaan tersebut diantaranya 12 dilelang ulang dan 14 paket yang sudah selesai lelang dan sisanya belum dilelangkan.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU PR Pandeglang, Dana Mulyana mengatakan, di instansinya ada sebanyak 12 paket pekerjaan yang dilakukan lelang ulang, salah satunya proyek ruas jalan Bama-Pagelaran di Kecamatan Pagelaran. Dirinya mengaku, terjadinya lelang ulang sejumlah paket pekerjaan itu akibat perusahaan yang melakukan penawaran tidak memenuhi syarat.

“Persoalannya hanya pada perusahaan yang ikut lelang tidak memenuhi syarat, dan akhirnya beberapa pekerjaan itu dilelang ulang,” ungkap Dana saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/7/18)

Kata Dana, keseluruhan paket pekerjaan yang ada di DPU PR untuk pembangunan jalan dan jembatan ada sebanyak 41 dan sudah dimasukan ke ULP Pandeglang. Namun memang, masih banyak pula yang belum dilelang, karena tidak bisa semua peket itu dilelang sekaligus, melainkan secara bertahap.

“Di ULP banyak paket pekerjaan yang dilelang bahkan tidak hanya dari DPU PR saja, melainkan dari beberapa OPD lain juga banyak. Sehingga wajar kalau sampai saat ini masih banyak kegiatan yang belum dilelang,” imbuhnya

Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Muhlas Halim menilai, bahwa proses lelang paket pekerjaan di Pandeglang terkesan lamban. Karena sekarang ini sudah memasuki bulan ke 7, akan tetapi masih banyak kegiatan yang belum dilelang bahkan banyak pula yang dilelang ulang. Padahal kata di, jauh-jauh hari pihaknya sudah menyarankan agar proses lelang kegiatan dipercepat, supaya semua program pembangunan di 2018 ini terealisasi semua.

“Saya rasa proses lelang kegiatan ini terhitung lambat. Harusnya di bulan ke 7 ini, sudah banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan, namun pada kenyataanya yang dilelang ulang cukup banyak bahkan yang belum dilelangkan juga banyak,” tuturnya

Menurut anggota DPRD dari Fraksi Golkar itu, dengan kondisi tersebut, pihaknya akan menelusuri persoalan lambatnya lelang pekerjaan yang dilakukan. Apakah masalahnya ada di pihak dinas ataukah di ULP, jika memang kendalanya ada di dinas, maka ia akan mendorong supaya secepatnya dimasukan ke ULP untuk dilelangkan. Tapi ketika persoaalan keterlamabatan lelang ada di ULP, pihaknya meminta kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk mengevaluasi kinerja ULP tersebut.

“Idelanya pada September nanti semua kegiatan dari APBD murni itu harus selesai semua. Lalu menginjak pada pembahasan program APBD perubahan, sehingga semua kegiatan di tahun ini bisa diselesaikan secara maksimal,” ujarnya

Lanjut Muhlas, dalam acara Paripurna beberapa waktu lalu, pihaknya pernah menyarankan ketika ada paket pekerjaan yang gagal lelang, maka tidak ada salahnya dilakukan penunjukan langsung. Agar program itu bisa segera dilaksanakan, soalnya masyarakat sudah menunggu program pembangunan pemerintah.

“Beberapa waktu lalu di Paripurna saya sudah sampaikan, terkait kegiatan yang gagal lelang bisa dilakukan penu jukan langsung. Agar masyarakat bisa secepatnya menikmati program pembangunan,” tukasnya. (Achuy)