Aktivis Sebut, Mayoritas APBDes di Pandeglang Tidak Pro-rakyat

FAKTA PANDEGLANG – Sejumlah aktivis Pandeglang menyebutkan bahwa rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa yang ada di Pandeglang tidak Pro-rakyat.  Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya desa yang menganggarkan kebutuhan untuk kepentingan kesejahtaran warga. 

Edi Santoso,  aktivis Pandeglang mengatakan mayoritas dokumen APBDes di Kabupaten Pandeglang itu sama, tidak ada keberpihakan kepada warga. Hal tersebut terbukti banyak anggaran yang digunakan tidak pada hal yang prioritas kebutuhan warga.

“Warga ingin jalan bagus malah beli sepeda,  ditambah warga butuh sarana umum lainya malah bikin website, sementara kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan itu diabaikan,” ujar Edi mantan aktivis PMII Pandeglang.

Selain Edi, Rusdi dari Lembaga Kedaulatan Rakyat (Lekra)  mengaku sangat menyesalkan dengan ulah kepala desa, yang APBDesnya tidak memproritaskan kebutuhan warga setempat.

“Kewenangan desa dalam penggunaan anggaran harusnya mengutamakan prioritas kebutuhan warga.  Bukan mendahulukan kepentingan kelompok, apakah warga butuh website,  butuh sepeda, atau lainya? Saya rasa itu masih belum terlalu dibutuhkan,” ungkapnya.

Baca : http://faktapandeglang.co.id/bayu-kusuma-kritik-program-sepeda-untuk-rt-rw-bupati-terkesan-intervensi/

Harusnya,  kepala desa mampuh menerjemahkan kebutuhan warga khususnya yang benar-benar sangat dibutuhkan. Seperti infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan administrasi serta peningkatan ekonomi.

“Jelas sekali Kades pengguna anggaran patokanya adalah Undang-undang desa, dan alur pembangunan desa juga jelas, musyawarah dusun,  musyawarah desa hasilnya dituangkan di APBDes.  Bukan penyeragaman satu beli sepeda semua beli sepeda hal ini sudah tidak wajar,” tegasnya. (Gus)