Bupati & DPRD Diminta Membuat Payung Hukum Untuk Honorer

FAKTA PANDEGLANG – Selain menolak dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, yang dianggap tidak berpihak kepada tenaga honorer.

Para demonstran yang rata-rata tidak bisa ikut berkompetisi dalam seleksi CPNS karena usianya lebih dari 35 tahun, juga meminta kepada pemerintah kabupaten Pandeglang untuk membuatkan payung hukum bagi para Tenaga Kerja Honorer yang saat ini hanya mengantongi SK dari kepala Sekolah maupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia Korda Pandeglang, Rodeni menerangkan, selama ini penghasilan yang diperoleh honorer tidak menentu. Belum lagi soal nasib mereka yang hanya diikat oleh SK dari Kepala Sekolah atau kepala instansi yang mengangkat mereka.

“Bentuk payung hukum yang kami ajukan, sudah dibuat pula draftnya, yaitu berupa Perbup yang mencantumkan besaran honor, SK, dan yang lainnya. Selama ini tenaga honorer di SK kan oleh Kepsek atau Kepala instansi lainnya. Itu kan tidak kuat,” keluhnya saat ditemui disela-sela Aksi Unjuk Rasa di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu (26/9/2018).

Baca : http://faktapandeglang.co.id/tolak-permenpanrb-no-36-tahun-2018-ratusan-honorer-gelar-aksi-unjuk-rasa/

Disamping itu, FPHI juga menyarankan agar Pemda menolak Permanpan RB lantaran dinilai tidak berpihak terhadap honorer. FPHI memandang, sebaiknya pemerintah mendahulukan ribuan honorer yang sudah mengabdi belasan tahun, ketimbang membuka seleksi CASN.

“Kami ingin dari pemerintah daerah menolak terhadap aturan itu karena tidak berpihak kepada guru atau honorer yang ada di wilayah Pandeglang dan daerah lainnya,” tuntut Rodeni. (Gatot)