Dinkes Pandeglang Ancam Cabut Izin, Apotek Yang Jual Viostin DS

FAKTA PANDEGLANG – Pasca ditemukannya dua suplemen yang mengandung DNA Babi, didua produk dengan merek Viostin DS dan Enzyplex oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), pada beberapa waktu lalu dan telah dinyatakan haram oleh ketua Majlesi Ulama Indonesia untuk dikonsumsi oleh masyarakat, ternyata ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Pandeglang, Bahkan pihaknya juga akan mencabut izin operasional Apotek jika masih nekad menjual dua suplemen yang telah dinyalakan haram tersebut.

“Jika ditemukan, pasti ada penindakan tegas, karena yang namanya apotek merupakan pembinaan dari Dinkes. Ketika kami sudah melakukan segala tindakan, jika masih seperti itu (Nekad menjual Viostin DS dan Enzyplex), Dinkes bisa dicabut izin operasinya,” ujar Kepala Dinkes Pandeglang, Didi Mulyadi saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (7/2/2018).

Meski begitu, Pihaknya saat ini tidak bisa melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) apabila tanpa didampingi BPOM sebagai pemegang kewenangan. Akan tetapi jika ada tembusan dari BPOM, maka pihaknya bisa melakukan penarikan ke apotek.

“Kami saat ini belum melakukan pemeriksaan lagi pasca ditetapkannya obat tersebut sebagai peredaran obat haram, karena sampai saat ini pihaknya belum mendapat tembusan dari BPOM perihal penarikan dua suplemen terlarang itu.” imbuhnya.

Meski mengaku belum menemukan peredaran suplemen haram itu, namun pihaknya kerap menyampaikan kepada tenaga medis di Puskesmas untuk memberi imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengkonsumsi obat tertentu.

“Kalau yang namanya imbauan adalah salah satu upaya membina masyarakat, kami sosialisasikan agar lebih selektif dalam memilih obat,” pesannya.

Senada dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM (Disperindag ESDM) Pandeglang, Andi Kusnardi. Ia mengungkapkan, pihaknya belum mendapat laporan perihal peredaran suplemen tersebut. Disperindag kata Andi, pun tidak bisa inisiatif melakukan monitoring ke lapangan untuk memastikan peredaran produksi PT. Pharos Indonesia dan PT. Medifarma Laboratories itu.

“Kami belum menerima laporan dari BPOM, belum ada surat resmi juga pemeriksaan obat. Sekarang kan menjadi kewenangan BPOM pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Andi. (Gatot)