GPS Banten Menduga Banyak Praktek Pungli di Desa Kubangkondang

FAKTA PANDEGLANG – Lembaga Gabungan Pejuang Sukarela (GPS) Banten, menduga di wilayah Pemerinatah Desa (Pemdes) Kubangkondang, Kecamatan Cisata diduga banyak praktek Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum pegawai desa tersebu, mulai dari pembuatan Kartu Kaka (KK) dan KTP dan rencana proses pembuatan sertifikan dalam Program Nasional Agraria (Prona) untuk tahun 2018 yang akan datang.

Sekjen GPS Banten, Azis mengatakan, bahwa pihaknya telah mendapatkan laporan, kalau untuk pembuatan KK dan KTP, warga Kubangkondang harus mengeluarkan dana ratusan ribu rupiah.

“Kami dapat aduan bahwa, untuk pembuatan KTP dan KK, pihak desa meminta biaya kepada pemohon hingga mencapai sebesar Rp 250 ribu. Padahal pembuatan adminiatrasi kependudukan itu gratis, tapi pemohon dibebankan biaya yang cukup besar,” ungkapnya, Senin (11/12/17)

Kata dia, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil investigasi lembaganya di lapangan, dugaan praktek pungli itu tidak hanya terjadi pada proses pembuatan KTP dan KK saja. Akan tetapi, pada proses perencanaan pembuatan sertifikat dalam prona juga, calon pemohon sudah ada yang dipinta biaya.

“Dalam prona juga, sebagian calon pemohon sudah ada yang dipintai biaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal prona itu akan direalisasinya di 2018 mendatang,” katanya

Lanjut Azis, dengan banyaknya aduan dan keluhan dari masyarakat kepada lembaganya. Maka ia akan terus memgawal dan mendorong persoalan tersebut, supaya masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan.

“Tentu hal ini harua disikapi dengan serius, maka saya juga minta pihak Pemda Pandeglang menelusuri dugaan praktek pungli itu,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kubangkondang, M Nafis membantah, atas adanya dugaan praktek pungli Prona dan pembiatan KK&KTP di desanya. Kata dia, untuk prona itu program 2018 dan belum direalisasi.

“Prona itu untuk 2018, namun memang sudah diploting oleh dinas terkait. Tetapi kalau untuk pungutan saya rasa itu tidak ada,” kilahnya

Ia juga mengaku, soal dugaan pungutan pembuatan KK dan KTP sebesar Rp 200-250 ribu itu tidak benar. Karena paling juga para pemohon memberikan biaya trasportasi dan jumlahnya tidak sebesar itu, selain itu juga sifatnya tidak memaksa.

“Memang pemohon ada saja yang memberikan biaya untuk trasportasi kepada petugas dalan membuat KK/KTP. Tapi jumlahnya tidak terlalu besar,” imbuhnya. (Achuy)