Kilas Balik Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Dalam Konteks Sejarah & Cara Pandang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi perhatian internasional, karena di abad yang lalu diketika zaman kerajaan sudah diadakannya kerjasama-kerjasama dalam bidang sumber daya alam baik itu bahan kayu ataupun non kayu.

Eksploitasi terhadap pengelolaan hutan dikarenakan pada saat berakhirnya pasca kolonialisasi dan semakin bertambahnya penduduk serta berbagai kepentingan pembangunan khususnya dinegara berkembang seperti indonesia.

Dari sisi hukum sendiri pada zaman penjajahan belanda sudah diatur ketentuan-ketentuan kehutanan dengan menggunakan bahasa belanda dari mulai Reglemen Hutan 1865, Reglemen 1874, Reglemen 1897, Reglemen 1913, yang pada kenyataannya aturan tersebut banyak menguntungkan penjajah belanda, karena hanya kepentingan-kepentingan merekalah yang diutamakan serta sanksi dari aturan tersebut dibuat untuk menguntungkan penguasa saja.

Bahkan Reglemen 1913 tidak memuat sanksi pidana, yang kemudian setelah itu Jepang sebagai penjajah baru melalui Ordonansi Hutan 1927 tetap menggunakan aturan belanda dan diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan tujuan agar tidak ada kevakuman hukum.

Sejak tahun 60-an lahir UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan. Tapi faktanya tidak terlaksana, seiring perkembangan pembahasan lingkungan hidup di dunia internasional, diketika Deklarasi Stockholm 1972 telah dilaksanakan, Indonesia pun mengikuti perkembangan tentang hukum lingkungan dan memuat diantaranya UU No. 4 Tahun 1982, diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 23 Tahun 1997 dan UU kehutanan yang baru yaitu UU No. 41 Tahun 1999. Daud Silalahi mengatakan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan perbandingan biaya keuntungan, (cost-benefit ratio) saja, atau mekanisme pasar saja, tetapi juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul (Sosial Cost).

Masa reformasi tahun 1998 dan sebelumnya zaman kemerdekaan telah membuat aturan UU No.5 Tahun 1960 tentang pokok agraria (UUPA) yaitu dasar- dasar penguasaan sumber daya alam, yang didalamnya mencakup sumber daya hutan. Kemudian lahir kembali UU No. 5 Tahun 1967 ketentuan-ketentuan pokok kehutanan berisi 8 bab, 22 pasal yang dengan sengaja telah mengeksploitasi hutan sampai terjadi kerusakan yang parah karena dilihat dari korelasi pasal demi pasal dalam undang-undang tersebut diatas yaitu diantaranya dalam bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat (1) bahwa pemerintah yang menetapkan atau memberi legalitas terhadap hutan dan pasal 1 ayat (4) berbunyi kawasan atau wilayah-wilayah tertentu sebagai hutan yang ditetapkan oleh menteri, kemudian pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa hutan negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa hutan milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik. Selanjutnya pasal 3 mengenai penetapan hutan negara berdasarkan fungsinya melalui fungsi menteri menetapkan hutan negara diantaranya yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

Kemudian dalam bab IV mengenai pengusahaan hutan pasal 13 UU No. 5 Tahun 1967 bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat dengan cara memperbanyak produksi hutan, ayat (1) ditinjau dari tujuannya jelas mengarah kepada eksploitasi dan menjadi dasar sebagai legalitas yang menimbulkan degradasi hutan, walaupun ayat (2) dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada asas kelestarian.

Dilihat dari jumlah hutan lindung yang terbatas pada waktu itu hanya sekitar 6 juta ha yang telah mendapat legalitas hukum dari pemerintah sebagai hutan konservasi, sedangkan jumlah hutan tropis di indonesia sekitar 1, 43 juta km atau setara dengan 144 juta ha, atau kurang lebih 75% dari luas daratan indonesia, maka dari jumlah luas hutan indonesia tersebut hampir 130 juta ha lebih hutan indonesia yang teranancam kerusakan dan belum mempunyai status hukum sesuai pasal 3 UU No. 5 Tahun 1967 tentang penetapan hutan negara berdasarkan fungsinya.

Hutan yang secara alamiah merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dibantah dan jelas mempunyai fungsi lindung dan konservasi serta bisa dijadikan tempat wisata dalam jumlah yang terbatas. Dari pemaparan pasal-pasal tersebut diatas bisa dipahami bahwa pemerintah mempunyai otoritas penuh dalam menentukan sumber daya alam salah satunya hutan dengan tujuan mengambil keuntungan sebesar-besarnya secara ekonomi dalam jangka waktu pendek.

Didalam bab V pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 menyebutkan tentang perlindungan hutan menggunakan kata perlunya dan yang seharusnya adalah mewajibkan upaya-upaya dalam mencegah serta membatasi kerusakan hutan, demikian juga dalam pasal 19 ayat (1) dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan sanksi bahwa dalam kalimat dan sanksi tersebut dapat memuat sanksi pidana berarti menunjukan ketentuan tersebut masih bersifat abstrak bahkan ketentuan tersebut bisa ada dan juga bisa tidak ada.

Implementasi operasional dari UU No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan adalah PP No. 21 Tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan ternyata dilakukan secara eksploitatif melalui serangkaian peraturan di bidang hak pengusahaan hutan (HPH), dan pada ketentuan PP No. 21 Tahun 1970 tersebut sebagai sebuah kebijakan pemerintah telah berhasil meningkatkan produksi kayu bulat nasional menjadi 7 juta meter kubik pertahun yang sebelumnya hanya 1,5 juta kubik pertahun.

Peraturan pemerintah merupakan perangkat dari undang-undang dalam pelaksanaannya, Pada bagian penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1967 adalah “untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian pelaksanaan segala kegiatan kehutanan, diperlukan adanya landasan hukum yang dapat menampung semua segi persoalannya secara menyeluruh” jelas maksud dari penjelasan tersebut semua kegiatan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, harus diawali dengan perencanaan yang baik supaya tujuannya dapat tercapai sesuai dengan pasal 6 UU No. 5 Tahun 1967, dan oleh karena itu dikeluarkanlah PP No. 31 Tahun 1971 tentang perencanaan hutan, tapi yang menjadi persoalannya kenapa PP No. 31 Tahun 1971 baru dikeluarkan setelah PP No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH yang padahal sudah jelas program tersebut adalah penyebab utama kerusakan hutan melalui kebijakan pemegan konsesi HPH dan HPHH.

Resolusi MU PBB No. 41/128 tentang “Declaration on The Right to Development” Pasal 2 ayat (3) diterjemahkan dalam bahasa indonesia menyatakan bahwa negara- negara memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun kebijakan pembangunan nasional yang diperlukan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu serta semua masyarakat berdasarkan aktivitas, kebebasan dan partisipasi dalam pembangunan dan distribusi yang adil dari keuntungan yang diperoleh. Selain dari pada itu PP No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan barulah dikeluarkan setelah 15 tahun, padahal instrumen hukum perlindungan hutan telah tercantum dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967. Dalam pasal 10 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan hutan dengan tegas menyatakan bahwa ”setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah“ .

Sementara tidak dijelaskan lebih lanjut seperti apa maksud dari kewenangan sah tersebut yang kemudian banyak pemegang konsesi HPH berlindung dibalik ketentuan ini dalam melakukan pembakaran hutan di areal konsesinya yang menimbulkan kerusakan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami eksploitasi sumber daya hutan oleh pemegang konsesi HPH dan HPHH mengakibatkan banyaknya hutan yang rusak sampai jutaan hektar yang berakibat keadaan hutan tropis di indonesia secara sustainable dari tahun ke tahun mengalamai degradasi kuantitas dan kualitas.

Kemudian dalam pasal 9 PP No. 21 Tahun 1970 terkait peraturan tentang HPH dimana bisa diberikan kepada investor luar melalui perusahaan swasta asing dan dilakukan perubahan dengan PP No. 18 Tahun 1975 memberikan peluang besar kepada perusahaan-perusahaan nasional tanpa ada campur tangan dari perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan nasional pun banyak bermunculan.

PP No. 18 Tahun 1975 mendorong terhadap sektor kehutanan dan membuat keadaan tersebut semakin kompetitif dalam berinvestasi serta makin banyaknya kebutuhan permintaan kayu.

Sekitar pertengahanTahun 1990-an tercatat diseluruh indonesia jumlah HPH 652 unit dengan luas areal 69.410.818 ha dan luas tersebut telah dikuasai oleh segelintir rakyat indonesia (12 group perusahaan HPH), bahkan yang dicanangkan luas hutan produksi (areal HPH) hanya 63 juta ha ternyata telah melampaui batas. Dengan terjadinya hal tersebut pemerintah mengambil langkah menerbitkan PP No. 7 Tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) pada bulan maret 1990 yang bertujuan untuk jangka panjang dalam menyediakan pasokan kayu untuk kebutuhan industri melalui rehabilitasi dan penghijauan ulang kawasan hutan produksi yang telah di eksploitasi secara komersil serta pengembangan HPHTI tersebut diutamakan untuk lahan dan areal kawasan hutan bekas HPH yang telah rusak yang tersedia dengan jumlah lebih dari 50 juta ha.

Dalam kegiatan kebijakan HPHTI industri pulp (industri yang mengolah kayu sebagai bahan dasar untuk memproduksi pulp, kertas, papan, dan produk berbasis selulosa lainnya) dengan lahan seluas 2 juta ha dalam meningkatkan produktivitas memperoleh estimasi keuntungan sebesar $ 30 milyar pertahun, prinsip yang dianut dalam PP No. 7 Tahun 1990 tentang HTI dikelola secara profesional dengan upaya berdasarkan asas manfaat, asas kelestarian dan asas perusahaan, serta sistem silvikultur dalam mengelola HTI yaitu tebang habis dengan penanaman kembali dan seiring perkembangannya memunculkan fakta yang paradoks. dilihat dari data departemen kehutanan pun pada tahun 1999 bahwa kapasitas terpasang industri kehutanan mencapai 63 juta meter kubik, dan pada tahun 2004 ril kurang lebih mencapai 42 juta meter kubik.

Bila diperhatikan dari alur kegiatan pelaksanaannya telah terjadi kesalahan besar dari program HPHTI tersebut, karena harapan besar masyarakat terhadap pemerintah yang membuat aturan program tersebut ternyata selalu berakhir pada deforestasi dan kemiskinan, dan itu menunjukan sebagai sebuah capital oriented jelas bertentangan dengan environmental oriented law. Paragraf 1 Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) diterjemahkan dalam bahasa indonesia telah menjelaskan bahwa hak setiap orang dan bangsa atas sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan umat manusia dan negaranya.

Dengan hal tersebut yang sangat memprihatinkan pemerintah mengeluarkan lagi pada era reformasi PP No. 6 Tahun 1999 tentang Hutan dan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi yaitu pengganti dari ketiga peraturan sebelumnya, PP No. 21 Tahun 1970, PP No. 18 Tahun 1975 dan PP No. 7 tahun 1990.

Selain ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada kebijakan program perkebunan kelapa sawit dan Gerakan Nasional Rehabilitasi dan Lahan (GN RHL) yang menambah tekanan besar terhadap kemampuan keseimbangan daya dukung sumber daya hutan sebagai satu kesatuan ekosistem dalam menopang kehidupan dengan cara merusak kawasan hutan melalui menebang habis pohon (kayu tegakan) dan tumbuhan lainnya, meskipun secara legal formal mengandung ketentuan perlindungan hutan tapi sebenarnya pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar menunjukan kesalahan besar ketiga yang sebelumnya juga pernah terjadi HPHTI.

Pada tahun 1991 data menunjukan luas perkebunan kelapa sawit adalah 1,31 juta ha, dan dari jumlah tersebut meningkat dua kali lipat selama 6 tahun selanjutnya mencapai 2.633.899 ha, hal tersebut di perparah lagi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.376/ Kpts-11/1998 dengan tegas menyatakan bahwa dapat melepaskan kawasan hutan menjadi usaha perkebunan kelapa sawit diikuti dengan pola perkebunan inti rakyat (PIR), namun pemilik lahan fakta sebenarnya sangat dirugikan. Dan pada tahun 2002 jumlahnya ditaksir lebih dari 5 juta ha. Dapat dibayangkan dalam waktu 10 tahun, luas perkebunan kelapa sawit bertambah rata-rata 22 %.

Pemaparan diatas sangat jelas bahwa perkebunan kelapa sawit pada dasarnya bertujuan meraup sebanyak-banyaknya keuntungan ekonomi saja.

Penulis berpendapat bahwa rangkaian kepentingan diatas menunjukan bahwa cara pandang dalam mengelola sumber daya alamnya masih menggunakan kacamata antroposentrisme diartikan hubungan manusia dengan lingkungan hidup yaitu menempatkan manusia sebagai pusat untuk megeksploitasi sumber daya alam.

Seharusnya lingkungan di pandang tidak hanya sebagai objek akan tetapi sebagai subjek untuk melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dengan baik, karena lingkungan bagian dari alam ini sebagai life supporting system yaitu pendukung kehidupan dan bisa melahirkan sesuatu yang konstruktif guna mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan hidup manusia. Inilah yang disebut cara pandang ekosen trisme yang tidak merusak lingkungan.

Saran penulis untuk para pengusaha baik di tingkat nasional dan lokal, pengusaha kayu khususnya tidak asal tebang pohon dan merusak kelestarian hutan, juga kepada pemerintah daerah khususnya bisa menegakan peraturan dan mengawasi para pengusaha-pengusaha kayu yang masuk ke daerah pedesaan supaya tidak merusak lingkungan.

Nama : Dede Kurniawan

Penulis : Sekjen Isnu Pandeglang Bukan Calon anggota DPRD