Komisi I : Gugatan Pilkades Dianggap Wajar

FAKTA PANDEGLANG – Adanya gugatan pasca Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, yang dilakukan oleh sejumlah warga dari beberapa desa di Kabupaten Pandeglang, dianggap wajar oleh Komisi I DPRD Pandeglang, sebab hal itu bagian dari hak semua warga.

Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, gugatan tentang Pilkades tersebut merupakan hak semua warga. Kalau memang penggugat itu memiliki bukti yang kuat iti sah-sah saja, akan tetapi ia menyarankan jika mau melakukan upaya hukum, harus ada kajian yang matang persoalannya.

“Namun harapan kami, pasca penyelenggaraan Pilkades itu tetap kondusif. Artinya para calkades yang tidak terpilih, bisa menerima kekalahan secara lisan legowo. Karena pada prinsifnya proses demokrasi ada salah satu yang terpilih dan itu harus diterima semua kalangan,” ungkapnya, Selasa (14/11/2017).

Kata Dia, kaitan dengan gugatan yang dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Purwaraja, Kecamatan Menes yang menuntut dilakukan pemilihan ulang. Menurutnya, kalau melihat pada Peraturan Bupati (Perbup) tidak ada untuk dilakukan Pilkades ulang. Terkecuali mungkin, dari hasil putusan PTUN.

“Intinya upaya hukum yang dilakukan sejumlah masa kaitan dengan gugatan Pilkades itu merupakan hak warga. Jadi kami tidak bisa intervensi soal itu, jika memang kajiannya matang maka silahkan saja,” katanya.

Baca : http://faktapandeglang.co.id/gugatan-pilkades-ampm-ancam-demo-pemkab-pandeglang/

Saat ditanya, adanya gugatan Pilkades tersebut apakah memang ada sisi kelemahan dari kinerja Pilkades atau seperti apa. Dirinya mengaku, bahwa akan melakukan rapat evaluasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang.

“Sebetulnya kami juga nanti akan melakukan rapat bersama dengan DPMPD. Salah satu kajiannya yaitu soal banyaknya gugatan-gugatan pasca Pilkades ini,” ujarnya. (Achuy)