Komisi III Dampingi Sejumlah Camat Temui Kementerian PUPR RI

PANDEGLANG – Jajaran komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, mendampingi dua orang camat yakni, Camat Sumur, Cimanggu dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU PR) Pandeglang untuk bertemu dengan pihak Kementerian Pekerajaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) RI, Senin (19/11/18) kemarin. Hal itu dilakukan, dalam rangka menindaklanjuti adanya aksi masa yang dilakukan oleh masyatakat Ujung Kulon yang menuntut pembangunan ruas jalan Sumur-Cimanggu beberapa waktu lalu.

Sejumlah anggotan DPRD Pandeglang dari komisi III yang turut mendampingi camat dan pejabat DPU PR Pandeglang tersebut diantaranya, Sekretaris komisi III, Muhlas Halim, Anton Hairul Samsi, Humaedi dan para anggota komisi III lainnya.

Sekretaris komisi III DPRD Pandeglang, Muhlas Halim mengatakan, bahwa pihaknya bersama kedua camat serta pejabat Pemkab Pandeglang dari Dinas PU PR. Mendatangi pihak Kementerian PU PR RI, kedatangannya bersama sejumlah camat tersebut dalam rangka menindaklanjuti adanya aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Kulon beberapa waktu lalu.

“Beberapa pekan lalu, ratusan masyarakat Ujung Kulon melakukan aksi demo ke Pemkab Pandeglang dan Provinsi Banten. Tuntutan masa aksi itu, yakni meminta perbaikan jalan Sumur-Cimanggu. Oleh karena itu, kami dari komisi III memfasilitasi para camat untuk bertemu pihak Kementerian PU kaitan dengan kejelasan rencana pembangunan jalan itu,” ungkapnya, Selasa (20/11/18)

Lanjut Muhlas, saat di Kementerian PU PR RI, pihaknya bertemu dengan Kepala Bagian (Kabag) anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Kepala Balai Pengembangan Jalan Nasional (BPJN) pada Kementerian PU PR RI. Dalam kesempatan itu, ia bersama jajaran komisi III dan sejumlah camat menanyakan kepastian pembangunan jalan tersebut.

“Alhamdulillah di Kantor Kementerian PU kami mendapat sambutan baik dan kami juga menyampaikan beberapa keluhan soal jalan yang saat ini menjadi keluhan masyarakat di dua kecamatan itu (Sumur-Cimanggu, red),” katanya

Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Golkar itu juga mengaku, sebenarnya rencana pembangunan ruas jalan Sumur-Cimanggu itu sudah dipoliting, bahkan sudah dilelangkan. Namun dua kali gagal lelang, maka harapannya pada tanggal 6 Desember 2018 ini sudah di tandatangani kontrak.

“Mudah-mudahan tanggal 6 Desember nanti kontrak sudah ditandatangani. Sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan,” harapanya. (Achuy)