LBH TI dan DPD Arun Pandeglang Dampingi 4 Klien di Panggarangan

PANDEGLANG – Direktur (LBH TI) Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Pandeglang bersama jajaran pengurus Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Pandeglang mendampingi kliennya untuk mengecek serta memastikan bahwa objek tanah yang berada di Blok Ranca Lele Desa Sukajadi Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak sudah berkekuatan hukum dan mutlak sudah menjadi hak milik keempat kliennya. Yaitu Dr. H. Muhammad Zid, M.Si, Entin Surtini, S.Pd, Dra. Hj. Umnesih M. Si, Iroh Rohayati S. Ip. M.Ikom.

“Keempatnya klien kami yang percaya dalam advokasi yang dilakukan oleh tim kami dan sudah terbukti terbitnya sertifikat atas nama masing-masing dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lebak,” ujar Bambang Ferdiansyah,S.H Direktur LBH Tridarma Indonessia. Senin, (4/1/2019).

Direktur LBH TI Bambang Ferdiansyah, S.H, mengatakan bahwa kedatangannya ke lokasi tanah yaitu untuk memastikan dan menginformasikan kepada para unsur Pemerintahan di Kecamatan Panggarangan bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik keempat kliennya.

“Kami memastikan bahwa objek tanah yang berada diwilayah hukum Kecamatan Panggarangan sudah mutlak milik klien kami dan sudah bersertifikat serta sudah diberikan semua salinan sertifikat tersebut kepada kepala Desa Sukajadi, Camat Panggarangan, Kapolsek Panggarangan dan Koramil Panggarangan,” katanya.

Ditempat yang sama Ketua DPD Arun Pandeglang Saprudin menjelaskan, bahwa dirinya terus konsen dalam melakukan advokasi atau pendampingan terhadap masyarakat yang tersangkut persoalan hukum baik pidana maupun perdata.

“Negara kita negara hukum, semua persoalan pijakananya adalah hukum. Jadi siapapun tidak boleh menguasai tanah tanpa alasan yang jelas. Maka kami yakin kepada klien kami untuk tetap menguasai objek tanah ini karena sudah menjadi hak milik keempat klien tersebut dengan dibuktikan sertifikat kepemilikan,” ungkapnya.

Dr. H. Muhammad Zid M.Si, salah satu klien menerangkan bahwa dirinya merasa lega atas pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH-TI dan ARUN Pandeglang, dikarenakan tanah tersebut sudah bersertifikat hak milik.

“Dengan persoalan ini kami jadi lebih banyak tahu kalau hak kepemilikan tanah yang lebih tinggi adalah sertifikat,” paparnya. (Riel)