Sertifikat Kepemilikan Lahan Karangsari Milik Pemda Tak Berlaku

FAKTA PANDEGLANG – Bukti sertifikat kepemilikan atas lahan wisata Karangsari Carita, Kecamatan Carita yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang tidak berlaku, sebab sertifikat dengan Nomor 690 milik Pemda itu telah dikalahkan dalam gugatan oleh pihak ahli waris Tubagus Eka Budiman tahun 2015 lalu di Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, sehingga pihak ahli waris Unus bin Saripan mengklaim sebagian lahan Karangsari dari sisa eksekusi pasca gugatan antara TB Eka Budiman dan Pemda dulu seluas 10.950 meter itu bukan milik Pemda, melainkan milik ahli waris (Unus bin Saripan) sesuai dengan bukti dokumen yang dimiliki oleh ahli waris tersebut.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun, bahwa dokumen kepemilikan atas sebagian lahan Karangsari yang dimiliki oleh pihak ahli waris Unus bin Saripan diantaranya, girik dan kikitir C 19 dan C 120, buku ricikan, peta objek dan pernyataan dari tujuh Kades setempat dari priode ke priode.

Selain itu, dalam peta objek tidak ada yang menyatakan tanah di kawasan Karangsari itu berbatasan dengan lahan milik Pemda, melainkan semua batasan-batasan tanah di kawasan itu milik ahli waris, yaitu sebelah utara selokan (saluran air), sebelah timur tanah Unus, sebelah selatan tanah Noti dan sebelah barat adalah laut (selat sunda).

Khoerul Anwar Siregar, kuasa hukum ahli waris Unus bin Saripan mengatakan, sertifikat dengan Nomor 690 yang menyangkut satu hamparan lahan Karangsari yang dimiliki Pemda itu tidak berlaku, karena dulu telah dikalahkan oleh pihak penggugat yakni TB Eka Budiman tahub 2015 dulu. Sehingga atas hasil gugatan itu, penggugat (TB Eka Budiman) mengalahkan tergugat (Pemda) Pandeglang dan sebagian lahan itu telah dimiliki oleh penggugat. Adapun lahan seluas 10.950 meter yang berbatasan dengan lahan milik ahli waris TB Eka Budiman, yaitu milik ahli waris Unus bin Saripan sesuai dengan bukti dokumen yang ada.

“Secara hukum, sertifikat yang dimiliki Pemda sudah tidak berlaku. Bahkan hasil putusan PN juga ada kalau sertifikat itu dinyatakan tidak berlaku, maka dari itu Pemda sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk menguasai sebagian lahan Karangsari itu,” ungkapnya, Minggu (24/6/18)

Kata Regar, Pemda sekarang ini dengan berpatokan pada sertifikat yang tidak berlaku itu, masih bersikukuh menguasai lahan tersebut. Bahkan Pemda dengan beraninya telah melelangkan pengelolaan objek wisata itu kepada pihak ke tiga, yakni PT Gunung Karang Berkah, artinya dalam hal ini ada perampasan hak atas kekuasaan lahan itu (Karangsari, red).

“Kami punya bukti yang lengkap, sumber-sumber bukti kepemilikan sangat lengkap. Mulai dari girik, kikitir, peta objek dan bukti lain. Bahkan pihak ahli waris sampai sekarang ini masih melakukan pembayaran pajak lahan itu,” katanya

Lanjut dia, saat Pemda yang menyarankan pihak ahli waris untuk melakukan gugatan kaitan dengan persoalan lahan itu. Lalu kata Regar, siapa yang harus digugat oleh pihak ahli waris, karena sudah jelas bahwa tanah itu milik ahli waris Unus bin Saripan bukan milik Pemda.

“Bukti apa yang dimiliki Pemda selain sertifikat yang tidak berlaku itu. Karena batas-batas tanah tersebut dalam peta objek tidak ada yang menyatakan berbatasan dengan lahan milik Pemda,” tuturnya

Ia menegaskan lagi, dengan dokumen bukti kepemilikan sebagian lahan Karangsari yang saat ini dikuasai oleh Pemda adalah milik ahli waris Unus bin Saripan, karena bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Pemda tidak mempunyai kekuatan hukum, Karena pihak PN sudah memutuskan kalau sertifikat dengan Nomor 690 milik Pemda itu tidak berlaku.

“Kami sarankan Pemda bersikap legowo, dan jangan memperkeruh suasana. Adapun aksi penutupan yang dilakukan pihak ahli waris beberapa hari lalu, itu adalah hak dan sah-sah saja, karena itu suatu pembuktian atas kepemilikan lahan itu,” ujarnya

Baca : http://faktapandeglang.co.id/ternyata-ini-riwayat-lahan-wisata-karang-sari-carita/

Atas persoalan tersebut, lanjut Regar, pihaknya sudah melakukan pelaporan beberapa waktu lalu ke Polda Banten. Bahkan kata dia, pihak Pemda juga mulai dari Kepala Dinas Pariwisata sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Polda Banten.

“Yang lebih gilanya lagi, persoalan Karangsari itu masih dalam proses penanganan penegak hukum. Dinas Pariwisata telah berani mengontrakan atau melelangkan pengelolaan wisata itu ke pihak ketiga,” pungkasnya. (Achuy)