Soal Dugaan Potongan Dana UKM, Rain Fahrudin Berkilah

FAKTA PANDEGLANG – Adanya kasus dugaan pemotongan bantuan dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dari Kemenkop UKM RI yang diturunkan kepada sejumlah warga, di Kabupaten Pandeglang. Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Demokrat, Rain Fahrudin berkilah. Sebab kata Rain, hal itu sifatnya bukan pemotongan, akan tetapi bentuk kerjasama.

“Itu sifatnya bukan pemotongan, melainkan bentuk partisipasi para penerima program, untuk biaya akomodasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebelum anggaran itu turun,” ungkap Rain Fahrudin, Kamis (4/1/18)

Kata dia, program tersebut di Pandeglang ini merupakan program awal. Maka dibutuhkan akomodasi, baik untuk kegiatan sosialisasi maupun program itu terealisasi. Oleh sebab itu, ada partisipasi dari para penerim progrm.

“Hanya bentuk kerjasama saja antara saya dengan pelaku UKM, untuk akomodasi kegiatan awal,” katanya

Lanjut Rain, jumlah anggaran UKM tersebut berfariasi, mulai dari besaran nilai Rp 9-13 juta, disesuaikan dengan produk usaha yang dilakukan penerima manfaat tersebut.

“Dananya itu langaung masuk ke rekening penerima, jadi istilah potongan itu tidak ada. Hanya sebatas kerjasama atau partisipasi saja, untuk biaya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dulu,” tuturnya

Tambahnya, Kabupaten Pandeglang tidak memiliki kewenangan soal program tersebut, karena hal ini sifatnya usulan. Namun hanya tanggung jawab moral soal program tersebut.

“Kalau Pemda tidak punya kewenangan, bail itu penganggaran maupun pendampingan tidak ada. Hanya mungkin sebatas tanggung jawab moral saja,” tambahnya

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, E Supriadi mengatakan, adanya dugaan pemotongam dana UKM tersebut terlalu berlebihan. Dirinya mengaku, jika hal itu benar adanya, maka diharapkan pihak penegak hukum harus menyelidiki kasus tersebut.

“Jika penerima hanya diberikan dana sebesar Rp 2 juta dari anggaran Rp 12, saya rasa itu telalu berlebihan. Maka saya minta harus diusut tuntas,” tegasnya

Baca juga : http://faktapandeglang.co.id/bantuan-modal-ukm-diduga-disunat-oknum-anggota-dprd-pandeglang/

Politisi PPP itu menegaskan lagi, bahwa hal itu tidak bisa ditolelir. Persoalan tersebut harus di telusuri sampai tuntas, jika benar terbukti ada pemotongan, maka harus ditindak sengan tegas.

“Apa lagi dugaan pelakuknya oknum anggota DPRD, yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tetapi malah mencontohkan perilaku yang buruk,” tuturnya. (Achuy)