Sosialisasi Beda Dengan Kampanye

FAKTA PANDEGLANG – Pemilihan Umum 2019 adalah pesta seluruh rakyat Indonesia untuk memilih presiden, anggota DPD dan Anggota DPR dalam sistem demokrasi liberal mentah.

Tahapan penkrekrutan penyelenggara sudah rampung dilakukan dari tingkat pusat sampai desa. Ada Undang-undang yang mengatur dan ada timsel pula yang menyeleksi calon penyelenggara pemilu. Berharap penyelenggara pemilu 2019 memiliki integritas, kapabilitas dan profesionalitas, maka UU no 7/2017 itu begitu ketat mengatur tentang kriteria calon penyelenggara, tentu dalam proses seleksinya pun, timsel memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada calon penyelenggara dalam tahap wawancara. Wajar, lagi-lagi untuk menghasilkan penyelenggara yang berkualitas.

Hari ini, Senin 16 April 2018, publik dibikin ragu karena menyaksikan penertiban baligho yang dilakukan pol pp atas perintah panitia pengawas berdasarkan surat dari Bawaslu No. 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018, perihal; Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye.

Sebagai mana diatur dalam PKPU No.5/2018, benar bahwa saat ini belum masuk pada tahapan kampanye dan publik setuju langkah yang dilakukan saat ini untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye yang banyak terpasang di tempat umum, selain melanggar aturan juga merusak estetika. Namun bukan pada poin penertiban itu yg membuat ragu kepada penyelenggra melainkan pada apa yang mereka tertibkan itu Alat Peraga Kampanye (APK) Atau Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang justru dibolehkan oleh KPU untuk mengisi ruang kosong selama 7 bulan pasca penentuan nomor urut parpol sebelum sampai pada 23 September 2018.

APS adalah bentuk kegiatan yang dilakukan partai politik peserta pemilu 2019 yang hanya menginformasikan tentang posisi parpol tersebut pada pemilu 2019, seperti logo, nomor urut, warna dan lain sebagainya yang sifatnya informatif.

APK adalah bentuk kegiatan yang dilakukan partai politik dan calon anggota dewan atau calon presiden yang didalamnya terdapat muatan konten ajakan untuk memilih yang bersangkutan. Sifatnya himbauan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah penyelenggara tidak mampu membedakan Kampanye dengan Sosialisasi atau mereka yang melakukan pencopotan baligho partai yang tidak memiliki kecukupan pikiran untuk menterjemahkan Perihal dari Surat bawaslu no. 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 ?

Penulis : Ikmal Maulana M.I.,S.IP.