Terminal LPG Skala Besar Akan Didirikan di Wilayah Pagelaran

PANDEGLANG – PT Odira Persada Reaource berencana akan mendirikan terminal gas LPG skala besar di wilayah Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, tepatnya di lokasi villa Karoeng Beach Cotage (Kbc) di Desa Margagiri – Pagelaran, soalnya rencana pendirian terminal LPG tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat dan unsur pemerintahan yang ada di wilayah Pagelaran.

Hari ini (Kamis, 6/12/18) pihak perusahaan yakni PT OPR, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana pembangunan terminal LPG dan floating storage bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, Muspika Pagelaran serta masyarakat dan pemerintahan Desa Margagiri di villa KBC.

Yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi tersebut yaitu, tentang proses Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan rencana usaha atau kegiatan serta lokasi pembangunan terminal LPG tersebut.

Dilihat dati deskripsi kegiatan, bahwa pembangunan terminal LPG dan floating storage akan menggunakan lahan seluas 78. 900 meter yang berada di Desa Margagiri tersebut, dan letak pembangunan tidak jauh dari bibir pantai, bahkan akan menggunakan sebagian kawasan laut..

Pantauan di lokasi, dalam sosialisasi tersebut juga tidaknsedikit warga maupun dari unsur pemerintah memiliki kehawatiran ketika pembangunan terminal LPG itu berdiri. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat dalam sosialisasi itu kepada pihal perusahaan, mulai dari bagaimana cara penanganan dampak buruk yangbditimbulkan, seperti pencemaran udara, air laut maupun dampak lainnya.

Tidak hanya itu, pihak Desa Margagiri dan Kecamatan Pagelaran, menekankan kepada pihak perusahaan agar dapat merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan itu, Camat Pagelaran, Marda mengaku, bahwa ketika proses pembangunan mulai berjalan, harus selalu intens menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat. Baik dengan Desa Margagiri maupun dengan kecamatan, soalnya kata dia, jika pemerintah setempat ditinggalkan, maka bentuk proses ijin lingkungan tidak akan ditandatangi oleh dirinya.

“Intinya pihak perusahaan harus selalu koordinasi dengan kami. Jangan sampai ketika proses pembangunan dimulai, pemerintahan sekitar ditinggalkan,” ungkapnya

Camat juga meminta, pihak pengembang harus memberdayakan masyarakat sekitar. Artinya, tenaga kerja harus dari wilayah Margagiri umumnya Kecamatan Pagelaran. Karena keberadaan perusahaan itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Adanya perusahaan itu harus dapat memajukan ekonomi rakyat sekitar,” pintanya

Di tempat yang sama, Muklis salah seorang perwakilan dari Desa Margagiri meminta, jika proses pembangunan sudah berjalan, harus merekrut tenaga kerja dari desanya. Selain itu, ketika perusahaan sudah beroperasi, agar dana CSR perusahaan harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kami minta berdayakan warga di Margagiri, khususnya bagi warga yang tidak memiliku pekerjaan agar diangkat senagai tenaga kerja,” katanya

Sementara, salah seorang perwakilan dari PT OPR, Toni langsung menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dirinya. Kata dia, untuk tenaga kerja, tentu akan mengambil dari wilayah setempat. Adapun soal dampak-dampak yang ditimbulkan dari perusahaan, pihalnya juga mengaku akan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan.

“Tenaga kerja sudah pasti mengambil dari warga sekitar. Karena kami juga tidak mungkin mengambil dari jauh, terkecuali tenaga kerja ahli,” pungkasnya. (Achuy)