Tolak PERMENPANRB No 36 Tahun 2018, Ratusan Honorer Gelar Aksi Unjuk Rasa

FAKTA PANDEGLANG – Ratusan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Pandeglang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Pandeglang, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pandeglang. Rabu, (26/9/2018).

Aksi unjuk rasa para tenaga honorer ini untuk menolak adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018.

Ketua FPHI Korda Pandeglang, Rodeni menjelaskan, terbitnya PERMENPANRB No 36 Tahun 2018 sangat tidak memihak kepada tenaga honorer yang bekerja di kabupaten Pandeglang, karena dalam PERMENPANRB tersebut tercantum batasan usia untuk bisa ikut berkompetisi dalam seleksi CPNS tersebut.

“Untuk usia diatas 35 tahun, para tenaga honorer tidak bisa ikut serta berkompetisi di Pendaftaran test CPNS 2018 ini, sedangkan banyak Honorer yang umurnya melebihi 35 tahun,” ungkapnya saat ditemui disela-sela aksi unjuk rasa tersebut.

Selain tidak berpihak kepada honorer, Peraturan itu juga dianggap telah cacat hukum karena tidak mempunyai induk undang-undang diatasnya, karena dalam UU ASN tidak mencantumkan adanya tenaga honorer.

“Selain tidak berpihak kepada Honorer, PERMENPANRB no 36 tahun 2018 dinilai telah cacat hukum, kenapa kita katakan cacat hukum, karena induk peraturan tersebut itu tidak ada. UU ASN belum direvisi kemudian UU diatasnya tidak tercantumkan yang namanya honorer kemudian dibuat kan lah peraturan tentang Honorer padahal tidak ada induk dari peraturan tersebut,” bebernya.

Maka dari itu pihaknya meminta kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang untuk berpihak kepada para tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 8000an yang tersebar disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penolakan Peraturan tersebut.

“2 hari kedepan kami akan berembuk kembali dengan kawan-kawan jika tidak ada tindakan dari Pemkab. Kami akan kembali melakukan aksi besar-besaran bahkan kami akan mogok kerja,” imbuhnya. (Gatot)